Dunia Usaha Resah Dibayangi Pemeriksaan Pajak, Menkeu Purbaya: Kita Jaga Iklim Usaha

Situasi di Kantor Kementerian Keuangan saat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan keamanan bagi para wajib pajak, Senin (11/5).

JAKARTA, Soalnya.id – Kepastian hukum adalah napas bagi dunia usaha. Menyadari hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung bereaksi saat mendengar laporan adanya keresahan di kalangan pengusaha dan masyarakat umum terkait rencana "bedah data" peserta Tax Amnesty Jilid II.

Keresahan ini muncul menyusul pernyataan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pekan lalu yang mengindikasikan akan adanya pemeriksaan wajib bagi para peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5).

Menjaga Kepercayaan

Purbaya menyadari bahwa reformasi perpajakan yang tengah dijalankan pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya kepercayaan dari wajib pajak. Aksi "kejar-mengejar" terhadap data yang seharusnya sudah diampuni dianggap sebagai langkah mundur yang bisa merusak hubungan antara negara dan pembayar pajak.

Soalnya.id mencatat bahwa keberlanjutan investasi sangat bergantung pada stabilitas kebijakan fiskal. Jika aturan pengampunan pajak bisa berubah-ubah, investor tentu akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Purbaya pun memberikan garansi bahwa harta yang sudah masuk dalam skema PPS tidak akan diutak-atik kembali. Baginya, fokus otoritas pajak ke depan harus beralih pada perkembangan ekonomi normal dan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis terbaru, bukan mencari-cari celah dari data masa lalu yang sudah diselesaikan secara hukum.