Di Balik Klaim "Mitra Negara": Siapa yang Menunggangi Ekosistem Homeless Media Indonesia?

Ilustrasi (Soalnya.id)

JAKARTA, Soalnya,id - Sebuah pertemuan di jantung kekuasaan, Istana Negara, mendadak berubah menjadi api yang membakar kredibilitas belasan media digital paling berpengaruh di Indonesia.

Selasa, 5 Mei 2026, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, berdiri dengan percaya diri. Di hadapannya, sejumlah orang yang menamakan diri Indonesia New Media Forum (INMF) hadir membawa sebuah dokumen berjudul “New Media Forum 2026”.

"Kami menyambut hangat teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia," ucap Qodari. Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah-olah kesepakatan besar telah dikunci.

Namun, hanya dalam hitungan jam, sambutan "hangat" itu dibalas dengan dingin. Satu per satu akun besar yang namanya tercatat dalam daftar tersebut—mulai dari Narasi, Folkative, Indomusikgram, hingga Pandemic Talks—melepaskan diri dari klaim tersebut. Mereka tidak merasa menjadi mitra, apalagi corong pemerintah.

Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu Istana? Apakah ini sekadar miskomunikasi administratif, atau sebuah operasi sistematis untuk menjinakkan media-media "liar" yang selama ini menjadi kiblat informasi generasi muda?

Pencatutan Nama dan "Grup Percakapan" yang Berbahaya

Penelusuran Soalnya.id menunjukkan adanya pola yang janggal sejak awal. INMF, sebuah forum yang baru seumur jagung—mengklaim lahir pada Juli 2025—ternyata telah melakukan manuver tingkat tinggi dalam waktu singkat. Sebelum mendarat di meja Qodari, mereka sudah "safari" menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Maret dan sejumlah menteri lainnya.

Masalahnya, banyak media yang namanya "dijual" ke pejabat negara justru tidak tahu-menahu. Narasi, misalnya, dengan tegas menyatakan tidak tergabung dalam INMF dan tetap tegak lurus pada Kode Etik Jurnalistik.

Bantahan yang lebih menggelitik datang dari Indomusikgram. Mereka mengakui keterlibatan mereka hanya sebatas berada dalam sebuah grup percakapan. "Segala klaim yang menyebut Indomusikgram sebagai bagian dari kemitraan dengan Bakom RI adalah keliru dan tidak berdasar," tulis mereka.

Fenomena ini mengungkap pola yang meresahkan: bagaimana sebuah grup WhatsApp atau pertemuan komunitas kasual bisa dengan mudah dipolitisasi menjadi "dokumen pemetaan" yang diserahkan ke penguasa. Di dunia digital yang serba cepat, nama besar (brand) media adalah aset. Ketika nama itu dicatut dalam sebuah aliansi politik, nilai independensinya dipertaruhkan.

Dokumen "New Media Forum 2026": Pemetaan atau Target?

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan Bakom RI, Kurnia Ramadhan, mencoba meredam suasana dengan menyebut bahwa dokumen tersebut hanyalah "pemetaan ekosistem". Menurutnya, pemerintah memandang new media sebagai mitra komunikasi layaknya media konvensional.

Namun, para aktivis pers mencium aroma lain. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bayu Wardhana, mengingatkan risiko besar di balik istilah "mitra" ini.

“Jika kemudian mereka jadi humas pemerintah atau buzzer, mereka seperti memperdaya netizen,” kata Bayu.

Dampak sosialnya sangat nyata. Media-media yang disebut homeless media—media yang hidup di platform media sosial tanpa situs web tradisional—memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya. Jika audiens percaya sebuah konten adalah informasi independen, padahal merupakan pesanan pemerintah melalui jalur "kemitraan" yang tidak transparan, maka itu adalah bentuk pengkhianatan publik.

Siasat Propaganda di Balik "Kemitraan"

Fidelis Satriastanti, Sekretaris Jenderal AJI Jakarta, menyebut praktik ini sebagai preseden berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Ketika pemerintah mulai "mengatur" atau menyusup ke dalam narasi media baru, garis antara informasi publik dan propaganda menjadi kabur.

“Menjadi independen cukup krusial dalam homeless media, terutama dengan rentannya misinformasi dan disinformasi. Independensi justru memberikan nilai lebih,” tegas Fidelis.

Data menunjukkan bahwa INMF bukan sekadar perkumpulan hobi. Intensitas pertemuan mereka dengan pejabat tinggi—mulai dari Menteri Ketenagakerjaan hingga Menko Pangan dalam kurun waktu empat bulan—menandakan adanya ambisi untuk menjadi jembatan tunggal antara pemerintah dan media digital.

Pertanyaannya: atas mandat siapa INMF mewakili puluhan media tersebut? Mengapa forum yang "masih dalam tahap penggodokan internal" sudah berani membawa daftar nama media ke Istana?

Titik Kritis: Independensi yang Digadaikan?

Kejanggalan ini mencapai puncaknya ketika INMF sendiri mengeluarkan klarifikasi melalui akun media sosial yang terkesan "dadakan". Mereka berdalih bahwa daftar yang beredar hanyalah pemetaan industri, bukan daftar anggota resmi.

Namun, dalam dunia birokrasi, penyerahan dokumen ke lembaga seperti Bakom RI bukanlah tindakan tanpa konsekuensi. Dokumen itu menjadi dasar kebijakan, mungkin juga dasar pengalokasikan anggaran komunikasi publik.

Publik layak merasa curiga. Jika pemerintah begitu agresif merangkul media baru, apakah ini upaya untuk memastikan tidak ada suara kritis yang viral di masa depan? Di tengah tahun-tahun politik yang krusial, mengamankan "influencer" dan media sosial adalah strategi paling efektif untuk mengontrol persepsi masyarakat.

Menjaga Marwah Media Baru

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi ekosistem media digital di Indonesia. Homeless media memang sering kali beroperasi di luar struktur formal Dewan Pers, namun mereka tidak boleh beroperasi di luar etika publik.

Kepercayaan adalah mata uang tunggal dalam jurnalisme dan konten digital. Sekali sebuah media terindikasi menjadi "pesanan" melalui skema kemitraan gelap, maka ia kehilangan ruhnya.

Bantahan massal dari 21 media terhadap Bakom RI dan INMF adalah sinyal bagus—sebuah tanda bahwa masih ada keinginan untuk menjaga jarak dengan kekuasaan. Namun, kewaspadaan tidak boleh kendur. Upaya untuk menjinakkan suara-suara merdeka di media sosial akan selalu ada, entah melalui regulasi, pendanaan, atau—seperti yang kita lihat pekan ini—melalui klaim sepihak di ruang-ruang Istana yang tertutup.

Hingga laporan ini diterbitkan, publik masih menunggu transparansi penuh dari INMF mengenai siapa saja pengurus intinya dan apa sebenarnya isi lengkap dari dokumen "New Media Forum 2026" yang mereka serahkan ke pemerintah. Karena di era digital, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak untuk tetap dipercaya.

Tim Investigasi Soalnya.id