Pokir DPRD Rp15 Miliar Jadi Sorotan di Tengah Krisis Dana Desa, Kades Buol: Berani Tidak TAPD Merasionalisasinya?

Kolase Foto RDP para Kades dan Kantor DPRD Buol (Ist.)

BUOL, Soalnya.id – Di tengah klaim "keuangan daerah tidak baik-baik saja" yang dilontarkan Pemerintah Kabupaten Buol, sorotan tajam kini mengarah pada anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Buol yang ditaksir mencapai Rp15 miliar. 

Dana jumbo tersebut dinilai sebagai satu-satunya "napas buatan" yang bisa dirasionalisasi untuk melunasi hak perangkat desa dan tenaga kesehatan.

Desakan ini mencuat setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Dana Desa berakhir deadlock. Kades Talokan, Husain Wahab, secara terbuka menantang keberanian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Pertanyaannya, apakah tim TAPD berani merasionalisasi anggaran pokir DPRD, atau biarlah kami pemerintah desa terus tersudutkan dengan kondisi hari ini?" cetus Husain, Rabu (13/5).

Kamarudin Sahadu, salah satu warga yang vokal di ruang publik, menilai rasionalisasi Pokir adalah langkah paling logis. 

Menurutnya, saat ini Buol sedang darurat pembayaran hak pegawai, TPP, hingga utang kepada pihak ketiga. Ia mempertanyakan apakah pembangunan infrastruktur lewat Pokir lebih prioritas dibanding nasib ribuan aparatur desa.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Buol dari Fraksi Nasdem, I Wayan Gara, memberikan jawaban diplomatis. Ia menyebut Pokir adalah usulan masyarakat saat reses yang dijamin aturan. Namun, ia sendiri mengaku belum ada kejelasan soal anggaran tersebut di tahun 2026.

"Adakah anggaran untuk pokir di tengah efisiensi? Semoga ada, agar kami reses tidak hanya datang membawa janji," tulis Wayan melalui pesan singkat (15/3).

Meski begitu, publik tetap mempertanyakan etika penggunaan dana tersebut untuk sektor lain di saat pelayanan publik terancam lumpuh. 

Lantas, jika TAPD berani melakukan pergeseran anggaran Pokir, apakah krisis Dana Desa 40 persen bisa teratasi tanpa harus menunggu kantor desa digembok? 

Kini, publik menunggu: apakah Pemda Buol dan DPRD lebih mementingkan "keinginan" politik atau "kebutuhan" dasar rakyatnya?