Sengkarut Proyek Cetak Sawah Rp35 Miliar di Buol: Logistik Pusat Telat Dua Bulan, Negara Terancam Bayar Biaya Ganda

Salah satu lokasi diduga proyek cetak sawah yang sudah ditumbuhi gulma dan tidak termanfaatkan di Kabupaten Buol (Ist.)

BUOL, Soalnya.id - Hamparan tanah itu sekilas menyerupai padang rumput tak terurus. Di beberapa titik, semak tumbuh subur, tingginya bervariasi, dari sebatas betis hingga melewati lutut orang dewasa. Struktur tanah di bawahnya mulai mengeras, menyisakan retakan yang terpanggang terik khatulistiwa. Sulit mempercayai bahwa hamparan hijau ini adalah proyek Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang baru saja rampung dikerjakan.

Investigasi lapangan yang dilakukan Soalnya.id pada Jumat, 15 Mei 2026, di sejumlah lokasi proyek mendapati pemandangan yang serupa. Proyek ambisius perluasan lahan yang digadang memperkuat ketahanan pangan nasional, kini justru dalam kondisi kritis. Sebagian lahan yang telah selesai dibentuk seakan terbengkalai dan kembali menjadi semak belukar sebelum sempat menghasilkan sebutir beras pun.

Secara administratif, mega proyek ini menelan anggaran total mencapai Rp35.830.500.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Targetnya mentereng: mencetak 1.000 Hektar sawah baru yang dibagi dalam dua tahap di tahun 2025. Dilansir dati Tinombala.com, lahan-lahan ini tersebar di enam kecamatan strategis, yakni Momunu (385 hektar), Bunobogu (338 hektar), Lakea (122 hektar), Paleleh (73 hektar), Tiloan (60 hektar), dan Bokat (22 hektar).

Namun, kalkulasi di atas kertas sering tidak sejalan dengan realitas. Dokumen dan informasi yang dihimpun menunjukkan program swakelola bersama TNI ini mengalami keterlambatan pengerjaan yang signifikan. Waktu pengerjaan terpaksa menyeberang tahun anggaran dengan pemberian perpanjangan waktu kerja. Fatalnya, saat konstruksi fisik rampung 100 persen, masalah baru justru muncul.

Tampak lokasi ini ditumbuhi gulma setinggi lutut orrang dewasa (Ist.)

Logistik Ghaib: Lahan Siap, Bibit dan Pupuk Telat Dua Bulan

Rantai pasok logistik ditengarai menjadi hulu dari rusaknya aset negara ini. Berdasarkan petunjuk teknis, proses cetak sawah wajib mengikuti tahapan baku konstruksi yang sistematis, mulai dari Land Clearing (pembersihan lahan), Land Leveling (pemerataan lahan), hingga Olah Tanah (OT). Ketika ketiga proses ini selesai, lahan harus segera ditanami agar ekosistem sawah terbentuk dan gulma tidak merebut kembali nutrisi tanah.

Di Buol, jeda waktu emas itu menguap begitu saja karena pasokan pendukung tidak kunjung datang. Seorang sumber internal dari pihak teknis di daerah buka suara mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik bisingnya ekskavator yang sibuk menggali tanah. Saat ditemui pada Kamis, 7 Mei 2026, ia membenarkan adanya keterlambatan akut pada distribusi logistik pertanian yang dikelola langsung dari pusat tersebut.

"Lahan sebenarnya sudah siap, sudah selesai diolah 100 persen. Tapi pendukungnya — dalam hal ini bibit dan pupuk bantuan dari paket CSR — baru tiba di lokasi dua bulan kemudian," ungkap sumber tersebut kepada Soalnya.id dengan nada kecewa.

Dua bulan tanpa aktivitas di atas lahan yang baru dibuka adalah waktu yang lebih dari cukup bagi alam untuk mengambil alih kembali teritorinya. Sumber tersebut tidak menampik bahwa keterlambatan ini berakibat fatal pada kondisi fisik tanah yang sudah menelan biaya miliaran rupiah. 

"Seminggu saja lahan yang sudah diolah itu tidak digarap atau ditanami, pasti rumput liar sudah langsung tumbuh. Apalagi kalau keterlambatannya sampai dua bulan," tambahnya.

Pantauan langsung di lapangan mengonfirmasi kekhawatiran tersebut secara benderang. Alih-alih melihat aktivitas pertanian, Soalnya.id justru mendapati hamparan tanah yang mulai mengeras dengan vegetasi liar yang tumbuh rapat. Struktur tanah yang semestinya gembur dan siap tanam kini kembali mendekati karakteristik lahan tidur karena tidak langsung dimanfaatkan setelah selesai dikerjakan dengan anggaran fantastis.

Konsekuensi Double Cost: Anggaran Negara Terancam Menguap Dua Kali

Dampak ini bukan sekadar urusan keterlambatan jadwal panen, melainkan adanya potensi pemborosan anggaran negara secara masif akibat biaya ganda (double cost). Lahan yang sudah telanjur rusak dan dipenuhi belukar tidak bisa langsung ditanami begitu saja ketika bibit dan pupuk akhirnya tiba. Lahan tersebut terpaksa harus dibersihkan dan diolah kembali dengan mesin.

Ketika dikonfirmasi mengenai pertanggungjawaban atas kerusakan lahan yang telah menelan anggaran awal tersebut, sumber internal teknis tersebut hanya menjawab diplomatis dengan membocorkan adanya alokasi pengerjaan ulang tahun ini. "Selanjutnya akan ada olah tanah tahap kedua tahun ini. Jadi semua lahan-lahan (yang telanjur rusak) itu akan diolah kembali," jelasnya saat ditanya mengenai tindak lanjut kerusakan tersebut.

Skema "olah tanah kembali" ini secara otomatis memicu pertanyaan besar mengenai efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, terlebih ditengah efisiensi dan ancaman krisis saat ini. Proses pengolahan ulang berarti membutuhkan BBM, waktu, tenaga, dan operasional alat berat tambahan yang semestinya tidak perlu dikeluarkan. 

Anggaran tahun 2025 yang diharapkan sudah membuahkan hasil pemanfaatan 1.000 hektar sawah, kini justru tersangkut pada siklus pembenahan ulang yang memakan biaya baru.

Kondisi seharusnya setelah tahapan olah tanah, foto salah satu lokasi CSR di Kabupaten Buol. (Ist.)

Saling Silang Data: Antara Daerah Hingga Provinsi