EDITORIAL: Antara Gizi Gratis, Permainan Kata, dan Nyawa Anak-Anak Kita

Ilustrasi (Soalnya.id)

Editorial Soalnya - Niatnya mulia, memastikan anak-anak sekolah dasar kita mendapatkan asupan makanan bergizi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang Presiden Prabowo Subianto adalah janji besar negara untuk masa depan generasi penerus. Namun, ketika 15 siswa SD di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, terpaksa dilarikan ke fasilitas medis usai menyantap hidangan sekolah, ada hal mendasar yang mendadak retak: rasa aman para orang tua.

Bagi belasan bocah di SDN 1 dan SDN 2 Bokat pada Rabu (29/7) lalu, yang mereka rasakan bukanlah gizi melainkan mual, muntah, pusing, hingga sakit perut. Peristiwa ini dengan cepat menjadi sorotan publik daerah. Bukan sekadar karena belasan anak harus diuji fisiknya oleh rasa sakit, melainkan karena ini bukan kejadian pertama di Buol, sebagaimana diakui sendiri oleh pihak Asisten II Setda Buol.

Namun, yang tak kalah menarik untuk dicermati adalah bagaimana respons para pemangku kebijakan setelah peristiwa itu meletus.

Drama Diksi dan "Penenangan" Publik

Sejak hari pertama insiden, aroma "main aman" terasa begitu menyengat. Informasi sempat terkesan dikunci satu pintu. Ketika video rilis resmi Pemkab Buol terbit sehari kemudian, fokus narasi seolah-olah dipaksa berpusat pada satu hal: kondisi anak-anak sudah membaik dan situasi sudah kondusif.

Pertanyaan paling krusial justru luput atau sengaja tak disentuh dalam rilis resmi itu: Mengapa anak-anak itu mendadak sakit massal usai menyantap makanan sekolah? Ingat, bukan hanya satu atau dua anak!

Pola serupa berlanjut ketika Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan keterangan. Korwil BGN Buol dengan ekstra hati-hati memilih diksi halus "gangguan pencernaan" dan enggan berspekulasi menyebut kata "dugaan keracunan", sembari menegaskan belum ada kesimpulan resmi sebelum uji laboratorium epidemiologi keluar.

Tentu, secara prosedur ilmiah dan hukum, kehati-hatian BGN dan Pemkab Buol adalah hal yang masuk akal. Mencegah kepanikan publik adalah kewajiban pejabat. Namun, publik juga memiliki logika yang sehat. Jika hanya sekadar "gangguan pencernaan biasa" atau spekulasi medis umum lainnya, mengapa BGN sampai merasa perlu mengambil tindakan drastis dengan menghentikan sementara (suspend) operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Doulan?

Penutupan sementara dapur SPPG Doulan adalah pengakuan tak langsung bahwa ada yang tidak beres dalam rantai pasok, higienitas, atau standar pengolahan makanan di fasilitas tersebut.

Uji Lab 5 Hari dan Pertaruhan Transparansi

Kini, nasib kepastian kasus ini digantungkan pada hasil uji laboratorium di Kota Palu, yang memakan waktu empat hingga lima hari kerja. Waktu yang tidak sebentar bagi para orang tua murid yang setiap hari harus melepas anak-anak mereka kembali ke sekolah dengan bayang-bayang trauma.

Kita mendukung penuh langkah mitigasi berupa pembekuan SPPG Doulan. Langkah itu tepat dan memang harus dilakukan. Namun, suspend saja tidak cukup jika tidak diiringi transparansi total.

Pengawasan terhadap program nasional sekelas MBG tidak boleh melompati standar paling dasar: keselamatan jiwa anak-anak. Dapur penyedia (vendor) atau SPPG tidak boleh menganggap program ini sekadar poyek pembagian porsi makanan rutin tanpa kontrol kualitas (quality control) yang ketat. Jika dalam uji laboratorium di Palu nanti terbukti ada unsur kelalaian prosedur, atau pengabaian higienitas di dapur SPPG Doulan, sanksi tegas hingga evaluasi total wajib dijatuhkan.

Jangan sampai program yang diniatkan untuk membangun gizi anak bangsa di daerah justru berubah menjadi ancaman keselamatan akibat longgar pengawasan dan kebiasaan kompromi pada standar operasional.

Publik Buol kini tidak butuh narasi penenangan yang manis. Publik butuh kepastian uji laboratorium dibuka secara jujur, serta jaminan nyata bahwa piring makanan yang diterima anak-anak di sekolah esok hari benar-benar memberi gizi, bukan rasa sakit. **RY